Admin SIKS, Juru Kunci Data Kemiskinan yang Terlupakan

0
42

Oleh : Purwanto, Ketua GP Ansor Ranting Suwawal

Administrator/ operator SIKS (sistem informasi kesejahteraan sosial) merupakan salah satu kunci untuk memastikan validitas data kemiskinan di tingkat desa. Perannya sangat vital, salah satunya adalah mengusulkan seseorang untuk bisa masuk dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial).

Sebagaimana kemiskinan, seharusnya data kemiskinan juga bersifat dinamis. Jika pada tahun ini si fulan dinyatakan layak masuk dalam DTKS, bisa jadi empat tahun kemudian si fulan sudah mampu karena berbagi sebab. Namun jika tidak ada upgrade dalam SIKS maka si fulan akan tetap dianggap miskin sesuai keadaannya empat tahun yang lalu, padahal kenyataannya sudah kaya.

Soal input dan upgrade ini hanyalah sebagian kecil dari pekerjaan admin SIKS, yang lain masih banyak, dan biasanya berhubungan langsung dengan warga tidak mampu, terkadang ada juga yang pura-pura tidak mampu.

Berdasarkan pemetan masalah  di lapangan, setidaknya terdapat masalah di level SDM dan dukungan pemerintah desa. Salah satunya adalah belum adanya perhatian khusus dari desa terhadap admin SIKS. Biasanya yang terjadi adalah:

1. Admin SIKS dipegang oleh perangkat desa, yang secara tugas dan fungsi sudah mempunyai pekerjaan pokok, seperti modin, kamituo dll. Sehingga seringkali pekerjan yang terkait SIKS dinomorduakan, padahal ini berhubungan dengan nasib warga miskin. Ini bisa difahami, toh ini bukan pekerjaan pokok yang bersangkutan.

2. Admin SIKS adalah perangkat yang belum familiar terhadap dunia IT, atau bisa dikatakan gaptek. Sehingga dilimpahkan ke perangkat yang lain yang lebih muda, atau kalau tidak, SIKS nya jarang dibuka.

3. Belum adanya anggaran khusus bagi admin SIKS, mengingat tanggung jawabnya yang besar terhadap validitas data kemiskinan di tingkat desa, seharusnya desa juga memberikan dukungan secara penuh dan sistematis. Ironisnya, jangankan uang lelah, uang untuk beli paket data saja tidak ada. Padahal operasional SIKS bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja selama masih terkoneksi dengan internet.

Masalah ini tentu tidak terjadi di semua desa, akan tetapi mayoritas. Oleh karena itu sekarang lah saatnya untuk bersama-sama bergandeng tangan, bekerjasama dengan pihak desa membangun data yang valid ditingkat desa.

Ketiga masalah di atas hanyalah sebagian dinamika pendataan yang sifatnya sangat teknis, karena berhubungan langsung dengan sistem dan aplikasi.

Masalah lain yang seharusnya menjadi perhatian bersama adalah bagaimana melakukan pendataan warga miskin di tingkat desa, siapa yang melakukan, indikator apa yang digunakan, untuk melakukan pendataan anggarannya darimana?

Sehingga secara gagah, para kepala desa yang terhormat, pada masa awal-awal jabatannya bisa mengatakan: jumlah warga saya sekian, yang miskin sekian. Akhirnya bisa mengatakan, pada masa kepemimpinan saya, angka kemiskianan sudah turun sekian. Semuanya jelas, berbasis data.

Bukankah di setiap visi misi waktu pencalonan selalu ada misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.